 |
| Foto:kompas.com |
DEPOK,ETIKANEWS.COM - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Jawa Barat akan meminta pemerintah provinsi (pemprov) Jawa Barat membuka penerimaan siswa baru jalur optimalisasi di SMA negeri di Depok untuk menampung 51 siswa yang tersandung kasus manipulasi nilai rapor. Sebab, akibat kasus tersebut, ke-51 siswa yang merupakan lulusan SMPN 19 Depok itu kini dianulir status penerimaannya di SMA negeri.
"Mengusulkan atau mengirim surat kepada Pak Pj Gubernur Jawa Barat agar kuota optimalisasi tersebut di SMA yang ada di Kota Depok sebagaimana yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya," kata Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok Sutarno dilansir Kompas.com, Jumat (19/7/2024) lalu.
Sutarno mengungkapkan, surat itu nantinya akan dikirimkan ke Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melalui tembusan Wali Kota Depok Mohammad Idris.
"Tentunya ini (surat) nanti adalah Pak Wali Kota (Mohammad Idris) yang tanda tangan karena atas nama pemerintah Kota Depok," ungkapnya.
Menurut Sutarno, usul mengenai penyediaan jalur optimalisasi itu berasal dari sejumlah orangtua murid SMPN 19 Depok yang terlibat perkara manipulasi nilai rapor. Ada beberapa (orangtua) juga yang masih menanyakan terkait dengan (jalur) optimalisasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
"Namun, masih Sutarno mengatakan, jalur optimalisasi ini sedianya diprioritaskan untuk siswa yang dikategorikan sebagai keluarga ekonomi tidak mampu (KETM)," Dalam hal ini kan baru permintaan dari masyarakat di Kota Depok, yang tadi juga aspirasinya disampaikan ke kepala daerah," jelasnya.
Sebelumnya, sebanyak 51 calon peserta didik (CPD) di Kota Depok dianulir atau gagal masuk SMA Negeri karena dugaan manipulasi nilai rapor. Hal ini diketahui berdasarkan adanya temuan ketidaksesuaian nilai di rapor fisik sekolah dengan e-rapor yang dipegang Inspektorat Jenderal (ltjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).
"Pada saat dilakukan pengecekan oleh Itjen Kemdikbudristek, mereka kan yang punya e-rapor ya. Ternyata, nilainya (di e-rapor) tidak sama dengan nilai yang di-upload dengan buku rapor maupun buku nilai dari sekolah," ucap Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/7/2024). Puluhan siswa yang dianulir ini berasal dari satu sekolah yang sama yaitu SMPN 19 Depok dan tersebar di delapan SMA Negeri.
"Kemarin di hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ya kita anulir yang 51 orang ini. Dan 51 CPD tersebar di delapan sekolah di SMA Negeri di Depok," terang Ade.
Terpisah, Kepala SMPN 19 Depok Nenden Eveline Agustina mengakui insiden tersebut. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Itjen Kemdikbudristek dan siap menerima konsekuensinya. Sejauh ini, kata dia, 51 murid yang dianulir itu dikonfirmasi telah diterima di sekolah swasta di Kota Depok.
"Ya ini memang suatu kesalahan dan kami sudah akui. Dan kami sudah ikuti prosesnya," pungkasnya.
Editor: Aep Apriyatna
Sumber: kompas.com
